dstvnews.com Jakarta-Kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang dilantik pada 20 Oktober 2024, telah genap berjalan satu tahun pada 20 Oktober 2025. Ketua Umum Yayasan Masyarakat Pelestari Lingkungan (Mapel) Indonesia, M Yusuf Hanafi Sinaga S.Sos M.Sos, mengapresiasi atas beberapa pencapaian dan kebijakan yang menonjol selama setahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto.
“Pencapaian ini mencerminkan fokus pemerintah pada isu-isu domestik seperti pangan, kesejahteraan sosial, ekonomi, serta penguatan pertahanan dan reformasi birokrasi di awal masa jabatan,” ucap Yusuf, Senin (20/10).
Yayasan Mapel Indonesia, lanjut Yusuf, akan terus mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang telah menunjukkan keseriusan dalam melakukan tata kelola pemerintahan sangat baik di awal masa jabatannya.
“Melalui momentum ini, Mapel juga ingin mengulas kembali tentang isu lingkungan, yang mana pada awal bulan November akhir tahun lalu Presiden Prabowo mengumpulkan semua pejabat daerah mulai dari Bupati, Wali Kota, Gubernur, Dandim, Kapolres, semua pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) seluruh Indonesia untuk membahas isu lingkungan di Sentul, Bogor. Sebab, basic concern focus issues Mapel itu soal lingkungan, pendidikan dan kesehatan serta adat istiadat/kebudayaan Indonesia yang harus terus dijaga,” tegasnya.
Di lain sisi, beberapa survei mencatat tingkat kepuasan publik yang cukup tinggi terhadap kinerja setahun pemerintahan Prabowo, dengan angka mencapai sekitar 78% hingga 83,5% (berdasarkan data survei Poltracking dan Index Politica).
Berdasarkan data dari berbagai sumber dan laporan yang tersedia, beberapa pencapaian dan kebijakan yang menonjol selama setahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto meliputi:
A. Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat:
• Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Ini adalah program unggulan yang mulai diimplementasikan dan menjadi fokus utama pemerintah, melibatkan berbagai lembaga termasuk TNI-POLRI dalam penyediaannya, serta bertujuan untuk mengatasi kekurangan gizi pada anak-anak sekolah.
• Penghapusan Kredit Macet UMKM: Pemerintah meluncurkan program penghapusan utang kredit macet bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yang pada tahap awal dilaporkan mencapai nilai triliunan rupiah dan menyasar puluhan ribu pelaku UMKM agar mereka kembali _”bankable”_. Prabowo juga hapus tunggakan BPJS Kesehatan senilai Rp7.69 trilliun.
• Swasembada Pangan dan Pertanian: Dilaporkan terjadi peningkatan produksi beras dan jagung nasional, yang disebut sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah, menghasilkan surplus. Upaya ini didukung dengan pengadaan puluhan ribu pompa air untuk irigasi.
• Paket Stimulus Ekonomi: Peluncuran berbagai paket stimulus ekonomi yang mencakup insentif PPh, diskon transportasi (seperti diskon tiket pesawat dan transportasi laut), bantuan pangan, dan perpanjangan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja untuk sektor padat karya.
B. Akselerasi Hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA): Fokus pada hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah SDA, dengan realisasi investasi di sektor ini yang signifikan dan diklaim telah menciptakan jutaan lapangan kerja baru.
C. Bidang Pertahanan dan Keamanan:*
• Modernisasi Alutsista: Sektor pertahanan mendapatkan perhatian khusus dengan peningkatan anggaran untuk mengakselerasi program _Minimum Essential Force_ (MEF), termasuk penguatan armada udara dan laut (misalnya pengadaan Rafale dan kapal selam Scorpène).
• Keterlibatan TNI dalam Program Rakyat: TNI terlibat aktif dalam program MBG dengan membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan juga berperan dalam penguatan ketahanan pangan dengan mengelola lahan pertanian.
• Perubahan Seragam TNI: Perubahan seragam dinas lapangan (PDL) TNI dari corak lama ke sage green untuk tujuan kamuflase yang lebih baik di medan operasi.
D. Bidang Hukum dan Birokrasi:
• Pembentukan BPPIK: Pembentukan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK) yang bertugas memonitor dan mengawasi semua program dan proyek yang diluncurkan pemerintah.
• Arah Kebijakan Hukuman Mati: Meskipun Indonesia masih memberlakukan hukuman mati, terdapat interpretasi terhadap kebijakan transfer narapidana WNA dan pernyataan Presiden yang mengindikasikan adanya pandangan yang selaras dengan prinsip HAM internasional dan KUHP baru yang menetapkan hukuman mati sebagai pidana alternatif.
• Pengembalian Kerugian Negara: Pemerintah mencatat pengembalian uang pengganti kerugian negara dari kasus-kasus korupsi dalam jumlah triliunan rupiah.
Red
