DELI SERDANG – dstvnews.com
Ratusan warga Desa Penungkiren, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Camat STM Hilir, Talun Kenas, Selasa (7/7/2026). Massa menuntut agar Kepala Desa Penungkiren dicopot dari jabatannya karena dinilai bersikap arogan, otoriter, serta tidak transparan dalam pengelolaan Dana Desa.
Dalam aksi tersebut, warga menyampaikan aspirasi melalui orasi yang dipimpin oleh Edi Barus. Ia meminta pemerintah segera mengevaluasi dan memberhentikan Kepala Desa Penungkiren dari jabatannya.
“Kami menilai kepala desa bersikap arogan dan diktator dalam menjalankan pemerintahan desa. Selain itu, penggunaan anggaran Dana Desa juga dinilai tidak transparan. Bahkan papan informasi penggunaan anggaran tidak dipasang di kantor desa sebagaimana mestinya,” ujar Edi Barus di hadapan massa.
Edi Barus juga mengungkapkan bahwa sebelumnya Kepala Desa Penungkiren, melalui Kepala Dusun I berinisial ES, melaporkan enam orang warga ke Polsek Talun Kenas melalui pengaduan masyarakat (Dumas). Laporan tersebut berkaitan dengan aksi gotong royong warga yang menutup pondasi bangunan Koperasi Desa Merah Putih yang diduga dibangun di atas lahan wakaf milik masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan ratusan peserta aksi yang mendapat pengawalan ketat dari personel Polresta Deli Serdang bersama jajaran Polsek Talun Kenas guna menjaga situasi tetap aman dan kondusif.
Aksi unjuk rasa kemudian diterima oleh Camat STM Hilir, Sandi Sihombing, bersama jajaran Pemerintah Kecamatan STM Hilir. Dalam dialog bersama perwakilan massa, camat menyatakan pemerintah kecamatan hadir sebagai mediator untuk mendengar dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
“Pada prinsipnya pemerintah desa adalah pelayan masyarakat. Seorang kepala desa tidak sepatutnya menggunakan bahasa yang kasar kepada masyarakat. Saya tegaskan, ke depan jangan ada lagi penyampaian ataupun ucapan yang bersifat kasar kepada warga,” tegas Sandi Sihombing.
Aksi berlangsung dengan tertib hingga selesai. Warga berharap tuntutan mereka segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah melalui evaluasi terhadap kepemimpinan Kepala Desa Penungkiren serta penyelesaian berbagai persoalan yang menjadi keluhan masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Penungkiren belum memberikan keterangan atau tanggapan resmi terkait tuntutan yang disampaikan massa.
wartawan dstvnews.com masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak yang bersangkutan untuk memenuhi asas keberimbangan pemberitaan.
