Berita  

MAPEL Indonesia Desak Penegakan Hukum atas Dugaan Perusakan Ekosistem Kawasan Gunung Sibayak (Tahura Bukit Barisan).

dstvnews.com Medan — Yayasan Masyarakat Pelestari Lingkungan Indonesia (MAPEL Indonesia) menyatakan keprihatinan mendalam dan sikap tegas atas polemik serta viralnya dugaan perusakan kawasan ekosistem Gunung Sibayak yang berada dalam wilayah Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Barisan, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, khususnya terkait operasional alat berat (ekskavator) pembukaan jalur serta aktivitas sepeda motor trail (trabas/offroad) di tengah masa penutupan jalur untuk pemulihan ekosistem.

Sebagai lembaga yang bergerak dalam pelestarian lingkungan hidup dan pengawalan tata kelola ekosistem, MAPEL Indonesia memandang bahwa kawasan konservasi dan pelestarian alam merupakan benteng ekologis, penyangga tata air, serta ruang hidup yang dilindungi secara konstitusional dan legislatif. Oleh karena itu, setiap dugaan perusakan atau perubahan keutuhan kawasan tidak boleh berhenti sebatas polemik media sosial maupun teguran administratif semata, melainkan harus diuji secara menyeluruh melalui mekanisme penegakan hukum pidana yang objektif dan akuntabel.

Berdasarkan kajian hukum pidana atas fakta-fakta yang berkembang di publik, MAPEL Indonesia menyampaikan Pernyataan Sikap sebagai berikut:

1. Mendesak Penyidikan Menyeluruh atas Pertanggungjawaban Pidana Pejabat/Pengelola Kawasan

° MAPEL Indonesia menilai bahwa pernyataan pejabat/pengelola kawasan mengenai tujuan pembukaan jalur evakuasi maupun klaim ketidaktahuan atas aktivitas motor trail saat masa penutupan tidak dapat diterima begitu saja tanpa verifikasi hukum yang ketat.

° Aparat penegak hukum (Kepolisian serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS Kehutanan dan Lingkungan Hidup) perlu membedakan secara cermat antara kekeliruan administratif/kebijakan dan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana.

° Apabila ditemukan adanya penyalahgunaan atau pelampauan kewenangan, pengabaian ketentuan/prosedur hukum yang wajib dipenuhi, perintah atau pembiaran aktif yang menimbulkan kerusakan vegetasi/bentang alam, atau penyimpangan anggaran/prosedur pelaksanaan, maka pertanggungjawaban pidana pejabat maupun pihak pelaksana terkait wajib diproses sesuai UU No. 5 Tahun 1990 jo. UU No. 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No. 41 Tahun 1999 jo. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Kehutanan, UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H), serta UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

2. Menuntut Penindakan Tegas terhadap Penyelenggara, Komunitas, dan Pelaku Motor Trail di Kawasan Tertutup

° Aktivitas sepeda motor trail yang melintas atau menggelar kegiatan di kawasan konservasi/hutan saat diberlakukan penutupan sementara untuk pemulihan ekosistem merupakan bentuk pengabaian nyata terhadap upaya perlindungan dan pemulihan alam.

° Penyidik harus menelusuri dan memproses secara proporsional seluruh pihak yang terlibat—mulai dari penyelenggara/panitia/pihak yang mengorganisir rute dan rombongan, komunitas/klub/pihak pendukung atau sponsor yang memfasilitasi, hingga para pengendara/peserta yang secara langsung memasuki kawasan tertutup dan mengoperasikan kendaraan yang berdampak pada jalur, tanah, maupun vegetasi.

3. Mengawal Audit Legalitas, Bukti Penutupan Kawasan, dan Forensik Ekologis oleh Ahli

° MAPEL Indonesia mendesak pembukaan informasi secara transparan terkait dasar hukum penutupan kawasan, peta batas kawasan Tahura, dokumen legalitas/perizinan/rencana kerja pembukaan jalur menggunakan alat berat, serta rantai perintah di lapangan.

° Penyidik wajib melibatkan ahli kehutanan, konservasi tanah dan lingkungan hidup untuk melakukan pemeriksaan forensik ekologis secara objektif guna mengukur tingkat kerusakan vegetasi, erosi/struktur tanah, gangguan tata air, dan bentang alam, termasuk pembuktian apakah telah melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

4. Menuntut Pemulihan Ekosistem (Restorasi) yang Nyata dan Berkelanjutan

° Penegakan hukum pidana terhadap perusakan ekosistem Gunung Sibayak harus berjalan beriringan dengan kewajiban pemulihan lingkungan hidup dan reboisasi yang terukur, diawasi secara independen, serta menggunakan jenis vegetasi lokal yang sesuai dengan karakter ekosistem pegunungan/Tahura Bukit Barisan—bukan sekadar seremoni penanaman tanpa tindak lanjut ekologis.

5. Mengajak Publik dan Pemerintah Menjaga Kelestarian Gunung Sibayak

° MAPEL Indonesia mengapresiasi perhatian publik dan langkah peninjauan kepala daerah, namun mengingatkan bahwa komitmen penyelamatan lingkungan harus diwujudkan dalam penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penguatan sistem penjagaan dan pengawasan kawasan, serta penghormatan terhadap daya dukung ekosistem.

“pernyataan sikap ini disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral, sosial, dan hukum dalam menjaga kelestarian ekosistem Gunung Sibayak dan Tahura Bukit Barisan bagi generasi sekarang dan masa depan” Ungkap Dr. (C). M. Yusuf Hanafi Sinaga, M.Sos. selaku Ketua Umum Yayasan Masyarakat Pelestari Lingkungan Indonesia (MAPEL Indonesia).

Red