Abdul Halim Minta Kapolda Sumut dan Kapolres Binjai Tindaklanjuti Laporan Pengaduannya

LANGKAT – dstvnews.com //

Abdul Halim S.Kom meminta Kapolda Sumatera Utara dan Kapolres Binjai menindaklanjuti dua laporan pengaduan masyarakat (Dumas) yang disampaikannya terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh mantan Kapolsek Sei Bingai dan sengketa lahan dengan PT Natural Tirta Segar (NTS).


Permintaan tersebut disampaikan Abdul Halim melalui keterangan pers tertanggal 17 November 2026. Ia berharap kedua laporan yang disampaikannya mendapat penanganan dan kepastian hukum.

Dalam keterangannya, Abdul Halim mengaku telah melaporkan mantan Kapolsek Sei Bingai, Endramawan, dan Kanit Polsek Sei Bingai, Sukadi, atas dugaan pelanggaran kode etik.

Laporan tersebut telah disampaikan ke Bidang Propam Polda Sumatera Utara dengan nomor B/9140/X/WAS.2.1/2026/Bidpropam.

Abdul Halim mengatakan, dirinya telah menghubungi bagian pengaduan Subbid Paminal Unit 2 sekitar satu minggu sebelumnya untuk menanyakan perkembangan laporan. Saat itu, menurutnya, pihak terkait menyampaikan bahwa laporan tersebut akan diproses pada minggu berikutnya.

Namun, ketika kembali menghubungi pihak terkait untuk meminta informasi perkembangan, ia mengaku belum mendapatkan respons.

“Saya memohon kepada Kapolda Sumatera Utara, agar memberikan perhatian dan menindaklanjuti laporan saya sehingga ada kejelasan atas pengaduan tersebut,” ujar Abdul Halim dalam keterangannya.

Selain laporan ke Propam, Abdul Halim juga meminta Kapolres Binjai, Kasat Reskrim, dan Kanit Pidum, Jhon Fredy, menindaklanjuti laporan terkait sengketa lahan dengan PT Natural Tirta Segar (NTS).

Ia menyebut dirinya merupakan ahli waris sekaligus penerima kuasa penuh dalam urusan jual beli lahan milik orang tuanya, almarhum Abdul Malik Rauter.

Menurut Abdul Halim, dokumen terkait lahan tersebut tercatat dalam surat notaris Nomor 284/PTTSDBT/Not/IV/2023, terdaftar di Kantor Camat Sei Bingai dengan Nomor 593.21-149/2009, serta memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 54/18/It/X/2009.

Laporan sengketa lahan tersebut sebelumnya disampaikan melalui Dumas dengan nomor B/396/X/2026/Reskrim di Polsek Sei Bingai dan kemudian dilimpahkan ke Polres Binjai.

Abdul Halim mengaku telah menanyakan perkembangan laporan tersebut kepada penyidik bernama Aliahmadi. Menurut informasi yang diterimanya, pihak perusahaan telah dipanggil, tetapi meminta waktu satu minggu untuk memenuhi panggilan pemeriksaan.

Ia berharap pihak kepolisian dapat memberikan kepastian terkait proses pemeriksaan dan tidak terus memberikan penundaan apabila pihak perusahaan kembali belum memenuhi panggilan.

Abdul Halim juga menyatakan keberatan karena menurut pengakuannya, pihak perusahaan telah menggunakan lahan yang diklaimnya sebagai milik keluarga untuk aktivitas pekerjaan pembangunan pabrik tanpa persetujuannya.

Ia meminta aparat penegak hukum memeriksa dugaan penggunaan lahan tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Tidak hanya itu, Abdul Halim turut meminta Presiden RI, Gubernur Sumatera Utara, serta pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar memberikan perhatian terhadap proses pembangunan pabrik PT NTS di wilayah Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat.

Ia menduga terdapat keterlibatan pihak yang memiliki kedekatan dengan salah satu penguasa di Kabupaten Langkat dalam pekerjaan pembangunan pabrik tersebut. Ia juga menyebut salah satu kontraktor yang mengerjakan proyek pembangunan pabrik memiliki hubungan dekat dengan pejabat setempat dan menjabat sebagai wakil ketua salah satu organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Langkat.

Selain itu, Abdul Halim meminta agar Kepala Desa Pasar VI Kwala Mencirim, Kepala Desa Namukur Utara, dan Camat Sei Bingai diperiksa terkait dugaan keberpihakan aparat pemerintahan desa terhadap perusahaan dalam persoalan sengketa lahan tersebut.

Ia berharap seluruh pihak terkait dapat memberikan penjelasan secara terbuka sehingga persoalan yang dilaporkannya memperoleh kepastian hukum. (Ars)